Sajian Utama

Menyambut Mereka Kembali

IGNATIUS ISMARTONO, SJ | Direktur Sahabat Insan, Kerasulan bagi Pekerja Migran Indonesia dan Korban Perdagangan Manusia

 

Sebut saja namanya Kartika. Dia berasal dari sebuah kota kecil di Jawa Timur. Ketika masih SMP, dia diajak oleh temannya untuk menjadi buruh migran di luar negeri.

UNTUK dapat sampai di luar negeri, dia harus dihubungkan dengan calo. Calo ini biasanya juga disebut dengan istilah agen. Agen akan mempersiapkan berbagai sarana yang diperlukan. Kartika harus memiliki paspor. Kalau umurnya belum 18 tahun, dia harus menaikkan umur sehingga di KTP tercantum angka yang menjadi syarat untuk boleh menjadi pekerja. Kemudian, Kartika akan mengikuti pelatihan. Setelah itu, dia akan dikirim ke luar negeri dan dipekerjakan di sana. Sebelum mulai bekerja, dia harus menyerahkan paspornya kepada agen. Agen ini akan menahan paspor itu sampai beberapa bulan, sampai dia menerima sejumlah uang yang diperhitungkan sebagai uang ongkos paspor, pelatihan, tiket pesawat terbang, dan semua ongkos administrasi yang telah dikeluarkan oleh agen. Uang sejumlah ratarata tujuh juta itu senilai dengan kerja selama kira-kira tujuh bulan. Demikianlah Kartika menjadi salah satu pekerja migran Indonesia.

Perhatian kami tujukan kepada Kartika yang sebelum tujuh bulan itu tidak dapat membayar “utang” yang diminta oleh agen. Suatu hari, si majikan mengirimnya kembali kepada agen. Karena tidak ada pilihan lain, Kartika dipaksa memasuki dunia pelacuran. Demikianlah status mereka berubah dari pekerja migran ke korban perdagangan manusia. Pekerja migran mencari pekerjaan yang mereka inginkan, tetapi ketika ada paksaan, mulailah dia menjadi korban perdagangan manusia. Paksaan itulah yang mengubah keadaan mereka sehingga mereka menjadi seperti barang dagangan.

Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UU No.21/2007 tentang TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang): “Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Penemanan kepada Kemanusiaan
Persoalan yang dihadapi oleh buruh migran dan korban perdagangan manusia ini begitu besar. Jejaring dan kerja sama dengan pihak-pihak yang berminat dan dapat menolong mereka itu menjadi sungguh penting. Di sini kami ingin menyampaikan siapa saja yang selama ini telah melakukan kerja sama tersebut. Karena ingin menanggapi ajakan Gereja untuk memberi perhatian pada mereka yang di dalam Evangelii Gaudium nomor 53 disebut sebagai “sampah yang dibuang”, maka beberapa Ordo dan Kongregasi telah mengutus anggotanya untuk menjalankan tugas itu.

Ada yang tampil sendiri dengan dukungan dari Ordo masing-masing, seperti Sr. Irene Handayani dari OSU, Sr. Machtildis dari FMM, Sr. Agustina dari BKK, Br. Polycarpus dari BM, Sr. Anna dari RGS, Sr. Maris Stella dari SJMJ, serta Sr. Sari dari PK. Ada yang membantu lewat organisasi kemanusiaan yang mereka pimpin seperti Pater Paul Rahmat, SVD dan Suster Genobeba, SSpS dengan organisasi yang bernama Vivat Internasional, Rm. Adrianus Suyadi, SJ dengan Jesuit Conference of Asia Pasific, dan saya sendiri dengan Perkumpulan Sahabat Insan.

Kami memulai upaya pendampingan itu dari tempat kami masing-masing sebelum kemudian bertemu dan berjejaring, mengadakan kegiatan bersama, menyelenggarakan rapat sebulan sekali untuk membuat rencana kerja, melaporkan perkembangannya, dan membuat evaluasi. Kalau dikerjakan secara kurang lebih lengkap, perhatian kepada buruh migran mencakup beberapa hal.

Pertama, pendampingan langsung. Kegiatan ini merupakan tindakan untuk langsung menolong mereka yang menderita karena menjadi buruh migran. Suatu saat, saya pernah didatangi buruh migran yang pulang ke tanah air. Dia ditampung di rumah singgah kami dengan luka bakar akibat ulah majikannya. Pernah ada pula buruh migran yang mengalami luka bakar datang dari luar negeri dalam kondisi hamil dan berkata bahwa dia tidak mau merawat bayinya. Untuk dia, selama masa penyembuhannya, kami mencarikan tempat penampungan dan orang tua yang mau mengangkat anak itu. Dalam hal ini, Suster Laurentina, PI secara khas memberi perhatian kepada jenazah mereka yang dipulangkan dari luar negeri dan keluarga mereka di Kupang. Dia terkenal sebagai Sister Cargo (http://perkumpulansahabatinsan.blogspot.com/2019/07/sister-cargo.html).

Kedua, advokasi. Advokasi berasal dari bahasa Latin, “ad-” (pada) dan “-vox” (suara). Secara harfiah, ini merupakan kegiatan menyuarakan keadaan korban agar peristiwa peristiwa keji yang terjadi pada mereka tidak diam-diam berlalu. Tanpa suara, martabat para korban tertindas. Karena itu, pentinglah suatu usaha untuk mengumpulkan kisah tentang mereka yang menderita sebagai akibat dari migrasi. Catatan peristiwa itu kami kumpulkan dari pengalaman langsung bertemu dengan buruh migran atau dari berbagai sumber lain, seperti surat kabar dan media sosial. Kumpulan catatan ini kami gunakan sebagai bahan untuk disampaikan kepada khalayak ramai lewat blog atau website kami. Adapun tujuan advokasi ini, antara lain adalah untuk mewartakan bahwa Gereja Katolik lewat anjuran Paus sudah lama memberi perhatian kepada buruh migran, perdagangan manusia, dan sebagainya (https://www.americamagazine.org/faith/2019/09/29/pope-francisreminds-christians-migrants-andrefugees-should-be-welcomedaround).

Dari usaha ini, tahun lalu, tercatat jumlah mereka yang meninggal dunia. Selama tahun 2019, terdapat 263 korban jiwa. Jumlah ini meningkat lebih banyak dibandingkan tahun 2018 (105 orang), tahun 2017 (62 orang), tahun 2016 (46 orang), dan tahun 2015 (28 orang) (bit.ly/jenazahmigran2019).

Ketiga, litigasi. Selain pendampingan langsung dan litigasi, para buruh migran dan perdagangan manusia juga membutuhkan pembelaan secara legal. Untuk kegiatan ini, kami tidak melakukannya sendiri. Kami hanya membantu mengantarkan perkara itu kepada lembaga hukum yang memiliki kemampuan dan pengalaman mengenai hal ini. Untuk itu, peran SBMI (Serikat Buruh Migran Indonesia) pantas untuk diperhatikan dan dicatat (http://sbmi.or.id/hubungi- kami/).

Keempat, perumusan undang-undang dan peraturan-peraturan. Dalam ranah kerja seperti ini, diperlukan kecermatan untuk mengikuti perkembangan dalam perumusan undang-undang. Migrant CARE dan jaringannya melakukan ini secara cermat sehingga undang-undang lama yang merupakan Undang-Undang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia telah berhasil diubah menjadi Undang-undang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Hal yang penting terjadi adalah bahwa Undang-undang No. 39, Tahun 2004 Undang-Undang Republik Indonesia tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri telah diubah dengan Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 22 November 2017.

Kelima, mendampingi relawan. Sampai dengan saat ini, terdapat beberapa relawan yang memberikan waktunya untuk para migran dan korban perdagangan manusia. Jumlah relawan ini tidak banyak. Selama ini, mereka …….

 

 

 

 

 

Selengkapnya di https://tjappetroek.com/product/hati-fransiskus-bagi-para-migran-rohani-maret-2020/ hal. 15-20

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *